Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah

PERUBAHAN POLA KONSUMSI MASYARAKAT KELAS MENENGAH SAAT PANDEMI DAN PASCA PANDEMI DI SURABAYA

2025-03-21T08:43:17+07:00

2025-03-21T08:43:14+07:00

SINERGI ZAKAT MAAL DAN PAJAK DITENGAH DINAMIKA SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

2025-07-03T18:15:32+07:00

Zakat dan pajak adalah instrumen yang mempunyai kesamaan dalam hal pengumpulan dana dari masyarakat untuk didayagunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Zakat merupakan instrumen agama yang dipungut dari muzakki untuk diberikan kepada mustahik yang terdiri dari 8 asnaf. Adapun pajak dipungut dari wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku kemudian dikelola oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan dan operasional pemerintahan.

Sebagai seorang muslim dalam hal ini mempunyai kewajiban ganda yaitu menunaikan zakat dan membayar pajak. Ini adalah beban yang cukup memberatkan bagi muzakki yang dapat berpotensi mengabaikan salahsatu dari dua kewajiban tersebut. Oleh sebab itu perlu ada regulasi yang mengatur tentang sinergi zakat dan pajak. Negara telah mengatur mekanisme zakat bisa menjadi pengurang pajak jika dibayarkan melalui Badan / Lembaga Amil Zakat resmi. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Ketentuan mengenai zakat jadi pengurang zakat juga tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 22 dan Pasal 23 ayat 1-2.

Sinergi zakat dan pajak memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan khususnya kesejahteraan masyarakat dan perekonomian. Pengumpulan zakat maal mengalami peningkatan sejak berlakunya PP No. 60 tahun 2010 dan UU No. 23 Tahun 2011. Begitu juga dengan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan yang mengalami kenaikan signifikan. Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar di Indonesia. Pajak sendiri di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, peningkatan tersebut diiringi dengan semakin besarnya pembiayaan pengeluaran Negara. Peningkatan perolehan zakat dan pajak akan semakin memperbesar sinergi ini sehingga memberikan manfaat lebih besar untuk masyarakat. Kita bisa mengetahui dinamika sistem perpajkan di Indonesia dan sinergi zakat maal dan pajak untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian negara.

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT BERBASIS MASJID (Analisis Wacana Konten Instagram Masjid Nurul Ashri Yogyakarta)

2025-03-21T08:43:10+07:00

Walaupun masjid sejak dulu memiliki potensi peranan strategis sebagai tempat ibadah sekaligus pusat pemberdayaan umat, tetapi tidak semua masjid melakukannya. Sementara itu, masjid yang telah aktif melakukan program pemberdayaan pun tidak semuanya mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam menyukseskan wacana dan tindakan pemberdayaannya. Dengan pendekatan analisis wacana, penelitian ini mengkaji konten akun Instagram @masjidnurulashri yang menampilkan wacana pemberdayaan ekonomi umat sehingga bisa diidentifikasi tema dominan, strategi komunikasi, dan implikasi wacana pemberdayaan ekonomi umat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Nurul Ashri berhasil membangun wacana pemberdayaan ekonomi melalui tema-tema seperti dukungan kepada petani dan peternak lokal, pemberdayaan UMKM, serta sedekah produktif. Strategi komunikasi yang efektif, seperti penggunaan visual menarik, bahasa persuasif, dan interaksi aktif dengan pengikut, turut meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Implikasinya, program yang baik ditunjang strategi yang baik membuat wacana pemberdayaan ekonomi diterima secara luas ditandai dengan kenaikan follower secara signifikan dan dominasi komentar positif dari warganet. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi katalisator pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, meskipun terdapat tantangan dalam literasi digital dan keterbatasan algoritma platform.

THE PRICE CONTROVERSY OF MINYAKITA: MEDIA, POLICY, AND PUBLIC OPINION PERSPECTIVES

2025-03-21T08:43:07+07:00

The price controversy surrounding Minyakita has remained a persistent public concern. As a subsidized cooking oil product designed to assist low-income communities, Minyakita is often unavailable at the government-set Maximum Retail Price (MRP). This situation raises significant questions about the effectiveness of distribution policies and food governance in Indonesia. Various factors, including long distribution chains and limited inter-agency coordination, serve as major obstacles to maintaining price stability and product availability in the market.

This study aims to analyze the roles of mass media, government policies, and public opinion in shaping the dynamics of the controversy. Using a qualitative approach with descriptive and case study methods, the research draws on primary data from in-depth interviews, field observations, and secondary data from news articles and policy documents.

The findings indicate that media coverage tends to be fragmented and focused on sensational aspects, reinforcing negative public perceptions of the government. The implementation of the Maximum Retail Price (MRP) policy is hindered by the lengthy distribution chain and inadequate logistics infrastructure. Additionally, the allocation of export levy funds for CPO prioritizes biodiesel subsidies over Minyakita production subsidies, leading to supply instability. Public opinion, influenced by policy inconsistencies, has eroded trust in the government, while market stability is particularly disrupted in rural areas.

The study concludes that reforms in distribution policies, optimization of producer incentives, increased transparency, and improvement in the media's role in delivering data-driven information are essential to resolving this controversy. Recommendations include optimizing distribution infrastructure, reallocating export levy funds, and developing consistent public communication strategies. This research is expected to contribute to strengthening the national food system and enhancing public trust in the government.

POLA PENYALURAN DANA BANTUAN BAZNAS SURABAYA PADA PROGRAM SURABAYA CERDAS TAHUN 2022

2025-03-21T08:43:03+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penyaluran dana bantuan oleh BAZNAS Kota Surabaya dalam program Surabaya Cerdas tahun 2022. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji mekanisme penyaluran dana, mengidentifikasi metode monitoring dan evaluasi yang diterapkan, serta mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam implementasi program tersebut. Dengan memahami pola penyaluran dana ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih optimal untuk meningkatkan efektivitas program zakat dalam dunia pendidikan.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, dokumentasi program, serta purposive sampling untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif. Dengan teknik ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai bagaimana BAZNAS Kota Surabaya menyalurkan dana kepada penerima manfaat yang telah ditentukan melalui jalur tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penyaluran dana dilakukan melalui dua jalur utama. Jalur pertama berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, atau Kementerian Agama, sedangkan jalur kedua dilakukan melalui pengajuan langsung dari mustahik melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di setiap kecamatan. Untuk memastikan efektivitas dan transparansi program, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh UPZ dan hasilnya dilaporkan langsung kepada BAZNAS